Chakradetik.com – Jakarta, Pembaharu Demokrasi Indonesia meyakini Kapolri tidak responsif dalam menanggapi polemik yang terkait pernyataannya yang mengatakan “ Jika Polri Dibawah Kementerian, Lebih Baik Saya Menjadi Petani“ Hal ini diyakini Ketum Rahmat Rahayaan dikarenakan sejak 26 Januari 2026 Kami meminta Kapolri untuk segera melakukan klarifikasi atas pernyataannya tersebut melalui berbagai flat form media, akan tetapi per hari ini Kapolri masih belum menunjukan itikad baiknya untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait dengan pernyataan beliau yang menuai kontroversi di publik.
Pembaharu Demokrasi Indonesia juga meminta Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Ashiddiqie agar segera mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan klarifikasi, karena pernyataan tersebut telah menuai kontroversi di kalangan Petani maupun masyarakat umum.
Hal demikian dipertimbangkan Rahmat Rahayaan dikarenakan Jenderal Lystio Sigit Prabowo sendiri merupakan bagian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, tentu hal tersebut sangat dipandang perlu dikarenakan Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri belum menyelesaikan tugasnya yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mereformasi Polri, akan tetapi salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri justru malah mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik dikalangan Petani dan masyarakat umum.
Rahmat menegaskan bahwa Kompolnas semestinya harus melihat persoalan tersebut sebagai masalah serius sebab telah menuai kontroversi dikalangan masyarakat, Oleh karena itu Pembaharu Demokrasi Indonesia mengharapkan adanya attensi serius dari Kompolnas agar dapat meredam Pernyataan Kapolri.
“Kami mengharapkan itikad baik dari Kapolri untuk segera mengklarifikasi pernyataannya,” tegas Rahmat.
“Hal demikian bertujuan untuk dapat meminimalisir gelombong protes para petani maupun Aktivis indonesia saat ini, sebab akan ada gelombang protes besar-besaran yang direncanakan pada Senin, 2 Februari 2026,” pungkas Rahmat Rahayaan.
