chakradetik com // Jakarta Timur —6 mei 2026 Lurah Pulogebang, IMR, menggelar pertemuan mediasi bersama warga Blok I Perumahan Pulogebang Permai, serta melibatkan sejumlah unsur terkait seperti pengurus RT/RW, LMK, Satpol PP, Bimas, Babinsa, FKDM, dan jajaran kelurahan.
Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas keluhan warga terkait pelayanan administrasi oleh pengurus RT 09/RW 13 yang dinilai tidak berjalan optimal.
Salah satu warga, HF, menyampaikan bahwa proses pengurusan dokumen sering terhambat karena tidak adanya tanda tangan dari pihak RT. Ia mengaku beberapa warga bahkan harus menunggu di luar tanpa kejelasan saat mengurus administrasi.
“Pelayanan dirasakan kurang maksimal. Warga kerap mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen karena tidak segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lain, NB, yang menilai bahwa sikap tersebut berpotensi menghambat berbagai keperluan administratif masyarakat.
Dalam forum tersebut, warga juga menyoroti ketidakhadiran Ketua RT 09 dalam beberapa undangan musyawarah sebelumnya. Mereka berharap pihak kelurahan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Perwakilan kurator, ED, menambahkan bahwa secara administrasi, status lahan di kawasan tersebut telah sah. Namun, proses lanjutan seperti penerbitan dokumen kepemilikan masih terkendala karena belum adanya persetujuan dari pengurus lingkungan setempat.
“Secara administratif sudah memenuhi syarat, namun masih ada hambatan dalam proses karena dokumen belum ditandatangani,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Pulogebang, IMR, menyatakan akan segera memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas ketidakhadiran dalam musyawarah serta kendala pelayanan yang terjadi.
“Kami akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan memanggil yang bersangkutan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pengurus RT/RW dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada warga serta menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan tersebut.
