JAKARTA — Pancasila bukan sekadar rumusan ideologis yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan komitmen moral dan politik untuk membangun bangsa yang demokratis, berkeadilan, beradab, serta menjunjung tinggi kesejahteraan seluruh rakyat. Akan tetapi, cita-cita tersebut terus menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik.
Menyebut Pancasila sebagai sebuah utopia bukan berarti menyerah pada pesimisme. Sebaliknya, istilah tersebut dapat menjadi bentuk kritik reflektif terhadap kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang dijanjikan negara dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Sila keempat, misalnya, menegaskan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, demokrasi tidak cukup diukur melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi juga harus tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik.
Ketika kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, muncul risiko bahwa kepentingan masyarakat luas tidak memperoleh ruang yang proporsional. Karena itu, penguatan demokrasi harus berjalan beriringan dengan pemberantasan korupsi, pengawasan kekuasaan, dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Persoalan tersebut semakin penting ketika membicarakan sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam pidato kenegaraan. Nilai itu harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pekerjaan, menyediakan pelayanan publik yang layak, serta mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat.
Ketimpangan ekonomi bukan semata-mata persoalan perbedaan pendapatan. Di dalamnya terdapat persoalan akses terhadap kesempatan, kepemilikan aset, perlindungan tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Oleh sebab itu, setiap klaim mengenai ketimpangan dan konsentrasi kekayaan perlu didukung data yang terverifikasi, sumber yang jelas, serta metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik terhadap kebijakan publik akan lebih kuat apabila dibangun di atas fakta yang akurat dan analisis yang terbuka terhadap berbagai perspektif.
Pancasila Tidak Boleh Berhenti sebagai Simbol
Jika Pancasila hanya diperingati melalui upacara, dicantumkan dalam dokumen resmi, atau dikutip dalam pidato tanpa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilainya berisiko kehilangan makna substantif.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut negara dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menghendaki persatuan yang dibangun di atas rasa keadilan, bukan persatuan yang menutup ruang kritik. Sementara itu, sila keempat mengamanatkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara bermakna.
Kritik terhadap penyelenggaraan negara, karena itu, tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap Pancasila. Dalam negara demokratis, kritik yang bertanggung jawab justru dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
Pancasila seharusnya menjadi ukuran untuk menilai kebijakan pemerintah, perilaku pejabat publik, serta hubungan antara negara dan warga negara. Ketika suatu kebijakan berpotensi memperlebar kesenjangan atau mengurangi akses masyarakat terhadap hak-hak dasarnya, kebijakan tersebut layak dievaluasi berdasarkan semangat keadilan sosial.
Utopia yang Menjaga Harapan
Lantas, apakah Pancasila sebagai cita-cita bangsa harus ditinggalkan ketika realitas belum sepenuhnya sesuai dengan harapan? Tentu tidak.
Dalam pemikiran tentang perubahan sosial, cita-cita ideal dapat berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan perjalanan masyarakat. Ia tidak selalu dapat diwujudkan secara sempurna dalam waktu singkat, tetapi tetap diperlukan sebagai standar untuk mengukur kemajuan dan mengoreksi penyimpangan.
Pancasila dapat dipahami sebagai cita-cita yang terus diperjuangkan. Kesempurnaan mungkin sulit dicapai, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan ketidakadilan atau mempertahankan keadaan yang merugikan masyarakat.
Justru, semakin besar jarak antara cita-cita dan kenyataan, semakin penting upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang lebih merata.
Perubahan semacam itu membutuhkan keberanian politik, partisipasi masyarakat, pengawasan publik, serta konsistensi dalam menegakkan hukum. Tidak ada perubahan struktural yang dapat diandalkan hanya melalui seruan moral tanpa tindakan konkret.
Perjuangan Keadilan Membutuhkan Keteguhan
Semangat memperjuangkan keadilan juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 214. Ayat tersebut menggambarkan bahwa perjalanan menuju pertolongan Allah dan kemenangan tidak selalu berlangsung mudah. Ujian dan kesulitan menjadi bagian dari perjalanan yang menuntut keteguhan.
Pesan ini dapat menjadi refleksi moral dalam kehidupan bermasyarakat: perjuangan untuk mewujudkan keadilan membutuhkan kesabaran, keberanian, dan komitmen yang berkelanjutan. Namun, keteguhan tidak berarti menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, keteguhan harus diwujudkan melalui ikhtiar yang nyata, tindakan yang bertanggung jawab, serta keberpihakan pada nilai kemanusiaan.
Optimisme terhadap masa depan bangsa juga perlu dibangun secara rasional. Harapan tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan, tetapi harus disertai evaluasi kebijakan, keterbukaan informasi, dan kesediaan memperbaiki kesalahan.
Menjadikan Pancasila sebagai Proyek Sejarah
Pada akhirnya, Pancasila bukanlah warisan yang cukup dijaga melalui hafalan. Pancasila merupakan proyek sejarah yang harus terus diwujudkan oleh setiap generasi.
Generasi muda, akademisi, masyarakat sipil, pers, dan penyelenggara negara memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pers berperan mengawasi kekuasaan dan menyampaikan fakta. Akademisi berkontribusi melalui kajian kritis. Masyarakat sipil mendorong partisipasi dan akuntabilitas, sedangkan pemerintah berkewajiban menerjemahkan cita-cita konstitusional ke dalam kebijakan yang adil.
Pancasila sebagai utopia fungsional bukanlah simbol kegagalan, melainkan pengingat bahwa pekerjaan rumah bangsa belum selesai. Ia menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam sikap apatis, sekaligus mencegah kekuasaan merasa telah mencapai tujuan hanya karena mengklaim dirinya berlandaskan Pancasila.
Tantangan terbesar Indonesia bukanlah mempertanyakan apakah Pancasila masih relevan, melainkan memastikan apakah negara dan seluruh elemen bangsa bersedia menjalankan konsekuensi moral dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Sebab, keberhasilan Pancasila tidak semata-mata diukur dari seberapa sering ia diucapkan, tetapi dari seberapa nyata keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
—
Penulis: M. Farid Febrian
Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Alamat: Desa Mojoasem, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Email: mohfaridfebrian@gmail.com
