JAPAKSI Minta Aparat Usut Dugaan Korupsi Proyek RS Pratama Bunyu

Tuesday, 21 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Chakradetik.com – JAKARTA – Jaringan Pemuda Anti Korupsi (JAPAKSI) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Bunyu ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI, pada Rabu (15/4/2026).

Laporan tersebut menyasar sejumlah pimpinan perusahaan yang terlibat dalam proyek, yakni PT Mina Fajar Abadi sebagai pemenang lelang sekaligus pembentuk kerja sama operasi (KSO), serta CV Ardifa Dalle, CV Inaka, CV Ujung Tanjung Abadi, dan CV Fatah Rahmat.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPN JAPAKSI, Putra Ramadhani, S.H., mengatakan laporan disampaikan secara langsung dengan didampingi pengurus organisasi. Ia menyebut pihaknya menemukan indikasi dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

“Kami berharap proses penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan profesional,” ujar Putra saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, JAPAKSI menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Pihaknya juga mendorong Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proyek pembangunan RSP Bunyu diketahui memiliki nilai anggaran sekitar Rp84 miliar. Namun, fasilitas kesehatan yang diharapkan dapat melayani masyarakat di wilayah tersebut hingga kini belum beroperasi dan dilaporkan mangkrak.

Menurut Putra, kondisi tersebut berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat setempat. Ia meminta aparat melakukan audit investigatif guna menelusuri penggunaan anggaran proyek.

“Proyek ini seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada kejelasan terkait penyelesaian pembangunan maupun penggunaan anggaran,” katanya.

Selain itu, JAPAKSI juga menyoroti proses lelang proyek yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut. Mereka menduga adanya kejanggalan dalam proses verifikasi administrasi terhadap perusahaan pemenang lelang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, maupun perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Berita Terkait

SELAMAT DAN SUKSES PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM Dr. Moh. Taufik, S. I .Kom., S .H., M .H. Ketua Umum DPP MADAS SEDARAH
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru
MK TAK TEMUKAN BUKTI IJAZAH YANG JADI DASAR PENYETARAAN GIBRAN, GUGATAN TETAP TAK DITERIMA
JR Style Hadirkan Layanan Powercoating dan Painting untuk Beragam Jenis Motor
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, 313 Pasal Jadi Payung Baru Pekerja
Pimpinan Redaksi Chakradetik.com Sampaikan Pesan pada Hari Guru Sedunia 2026
Paulus Pinimet Pertanyakan Pembayaran Sisa Rp200 Juta Proyek Kantor Distrik Kuala Kencana
Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

Berita Terkait

Thursday, 8 October 2026 - 19:38 WIB

SELAMAT DAN SUKSES PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM Dr. Moh. Taufik, S. I .Kom., S .H., M .H. Ketua Umum DPP MADAS SEDARAH

Tuesday, 6 October 2026 - 22:23 WIB

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

Tuesday, 6 October 2026 - 21:57 WIB

MK TAK TEMUKAN BUKTI IJAZAH YANG JADI DASAR PENYETARAAN GIBRAN, GUGATAN TETAP TAK DITERIMA

Tuesday, 6 October 2026 - 17:41 WIB

JR Style Hadirkan Layanan Powercoating dan Painting untuk Beragam Jenis Motor

Tuesday, 6 October 2026 - 17:08 WIB

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, 313 Pasal Jadi Payung Baru Pekerja

Monday, 5 October 2026 - 18:54 WIB

Pimpinan Redaksi Chakradetik.com Sampaikan Pesan pada Hari Guru Sedunia 2026

Sunday, 4 October 2026 - 14:37 WIB

Paulus Pinimet Pertanyakan Pembayaran Sisa Rp200 Juta Proyek Kantor Distrik Kuala Kencana

Sunday, 4 October 2026 - 12:16 WIB

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

Berita Terbaru