JAPAKSI Minta Aparat Usut Dugaan Korupsi Proyek RS Pratama Bunyu

Tuesday, 21 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Chakradetik.com – JAKARTA – Jaringan Pemuda Anti Korupsi (JAPAKSI) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Bunyu ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI, pada Rabu (15/4/2026).

Laporan tersebut menyasar sejumlah pimpinan perusahaan yang terlibat dalam proyek, yakni PT Mina Fajar Abadi sebagai pemenang lelang sekaligus pembentuk kerja sama operasi (KSO), serta CV Ardifa Dalle, CV Inaka, CV Ujung Tanjung Abadi, dan CV Fatah Rahmat.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPN JAPAKSI, Putra Ramadhani, S.H., mengatakan laporan disampaikan secara langsung dengan didampingi pengurus organisasi. Ia menyebut pihaknya menemukan indikasi dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

“Kami berharap proses penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan profesional,” ujar Putra saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, JAPAKSI menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Pihaknya juga mendorong Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proyek pembangunan RSP Bunyu diketahui memiliki nilai anggaran sekitar Rp84 miliar. Namun, fasilitas kesehatan yang diharapkan dapat melayani masyarakat di wilayah tersebut hingga kini belum beroperasi dan dilaporkan mangkrak.

Menurut Putra, kondisi tersebut berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat setempat. Ia meminta aparat melakukan audit investigatif guna menelusuri penggunaan anggaran proyek.

“Proyek ini seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada kejelasan terkait penyelesaian pembangunan maupun penggunaan anggaran,” katanya.

Selain itu, JAPAKSI juga menyoroti proses lelang proyek yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut. Mereka menduga adanya kejanggalan dalam proses verifikasi administrasi terhadap perusahaan pemenang lelang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, maupun perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Berita Terkait

Diduga Gudang Penimbunan Solar di Tambak Mayor Ruko Tidar Kembali Beroperasi, Aparat Diminta Lakukan Penyelidikan
Hukum Dijadikan Alat Tawar-Menawar: Runtuhnya Marwah Penegak Hukum dan Gugat Kredibilitas DPR RI
MERUNTUHKAN TOPENG KEADILAN – KETIKA PENEGAK HUKUM MENJADI SARANG MAFIA DAN KORUPTOR
MADURA ASLI SEDARAH (MADAS) DPD DKI JAKARTA TEGASKAN DUKUNGAN PENUH KEPADA KORTASTIPIDKOR POLRI: “BERSAMA POLRI WUJUDKAN INDONESIA BERSIH DARI KORUPSI”
Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai Disorot, GERTAK Minta KPK Usut Tuntas
Kekerasan Terhadap Sekretaris PKC PMII Riau Adalah Serangan Terhadap Demokrasi, Kapolda Riau dan Kapolresta Pekanbaru diminta Segera Tangkap Para Pelaku
Kasus Dugaan Peganiayaan Berujung intimidasi Wartawan,’PWI Jakbar Minta Oknum Polisi Di Periksa
DPD MADURA ASLI SEDARAH (MADAS) DKI JAKARTA PERKUAT KONSOLIDASI ORGANISASI MELALUI RAPAT RUTIN BULANAN DAN PENGAJIAN BERSAMA

Berita Terkait

Friday, 10 July 2026 - 23:32 WIB

Diduga Gudang Penimbunan Solar di Tambak Mayor Ruko Tidar Kembali Beroperasi, Aparat Diminta Lakukan Penyelidikan

Friday, 10 July 2026 - 16:20 WIB

Hukum Dijadikan Alat Tawar-Menawar: Runtuhnya Marwah Penegak Hukum dan Gugat Kredibilitas DPR RI

Friday, 10 July 2026 - 03:07 WIB

MERUNTUHKAN TOPENG KEADILAN – KETIKA PENEGAK HUKUM MENJADI SARANG MAFIA DAN KORUPTOR

Wednesday, 8 July 2026 - 18:29 WIB

Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai Disorot, GERTAK Minta KPK Usut Tuntas

Monday, 6 July 2026 - 22:23 WIB

Kekerasan Terhadap Sekretaris PKC PMII Riau Adalah Serangan Terhadap Demokrasi, Kapolda Riau dan Kapolresta Pekanbaru diminta Segera Tangkap Para Pelaku

Friday, 3 July 2026 - 20:45 WIB

Kasus Dugaan Peganiayaan Berujung intimidasi Wartawan,’PWI Jakbar Minta Oknum Polisi Di Periksa

Friday, 3 July 2026 - 16:03 WIB

DPD MADURA ASLI SEDARAH (MADAS) DKI JAKARTA PERKUAT KONSOLIDASI ORGANISASI MELALUI RAPAT RUTIN BULANAN DAN PENGAJIAN BERSAMA

Thursday, 2 July 2026 - 18:32 WIB

IDM: Jangan Bangun Opini Di Persidangan Kasus Bea Cukai, Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Berita Terbaru