JAPAKSI Minta Aparat Usut Dugaan Korupsi Proyek RS Pratama Bunyu

Tuesday, 21 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Chakradetik.com – JAKARTA – Jaringan Pemuda Anti Korupsi (JAPAKSI) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Bunyu ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI, pada Rabu (15/4/2026).

Laporan tersebut menyasar sejumlah pimpinan perusahaan yang terlibat dalam proyek, yakni PT Mina Fajar Abadi sebagai pemenang lelang sekaligus pembentuk kerja sama operasi (KSO), serta CV Ardifa Dalle, CV Inaka, CV Ujung Tanjung Abadi, dan CV Fatah Rahmat.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPN JAPAKSI, Putra Ramadhani, S.H., mengatakan laporan disampaikan secara langsung dengan didampingi pengurus organisasi. Ia menyebut pihaknya menemukan indikasi dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

“Kami berharap proses penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan profesional,” ujar Putra saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, JAPAKSI menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Pihaknya juga mendorong Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proyek pembangunan RSP Bunyu diketahui memiliki nilai anggaran sekitar Rp84 miliar. Namun, fasilitas kesehatan yang diharapkan dapat melayani masyarakat di wilayah tersebut hingga kini belum beroperasi dan dilaporkan mangkrak.

Menurut Putra, kondisi tersebut berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat setempat. Ia meminta aparat melakukan audit investigatif guna menelusuri penggunaan anggaran proyek.

“Proyek ini seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada kejelasan terkait penyelesaian pembangunan maupun penggunaan anggaran,” katanya.

Selain itu, JAPAKSI juga menyoroti proses lelang proyek yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut. Mereka menduga adanya kejanggalan dalam proses verifikasi administrasi terhadap perusahaan pemenang lelang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, maupun perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Berita Terkait

Kinerja Prabowo Dapat Nilai Tinggi, Kepuasan Publik Tembus 84,6%
PWJU Ucapkan Selamat Hari Kartini 2026, Tegaskan Peran Perempuan dalam Dunia Jurnalistik
PWJU dan Sudin KPKP Jakarta Utara Perkuat Sinergi Pengawasan Pangan
Perkuat Akar Rumput, BMI Demokrat Gelar Muscab dan Pelantikan Serentak se-Tegal Raya
Binson Purba Ketum PP GPBI Bangun Sinergitas dengan Anggota DPR RI Komisi IX, Obon Tabroni
Kolaborasi Strategis PWJU dan BNN Jakarta Utara dalam Edukasi dan Pencegahan Narkotika
KAKI Desak Kejagung Segera Periksa Skandal Duo Jusuf Terkait Kredit Macet Kalla Group dan Konsesi Tol CMNP
Pengamat Hukum Universitas Islam Jogyakarta: Gugatan CMNP Error In Persona Kepada MNC Asia Holding

Berita Terkait

Wednesday, 22 April 2026 - 13:45 WIB

Kinerja Prabowo Dapat Nilai Tinggi, Kepuasan Publik Tembus 84,6%

Tuesday, 21 April 2026 - 07:48 WIB

PWJU Ucapkan Selamat Hari Kartini 2026, Tegaskan Peran Perempuan dalam Dunia Jurnalistik

Tuesday, 21 April 2026 - 00:10 WIB

JAPAKSI Minta Aparat Usut Dugaan Korupsi Proyek RS Pratama Bunyu

Monday, 20 April 2026 - 14:53 WIB

PWJU dan Sudin KPKP Jakarta Utara Perkuat Sinergi Pengawasan Pangan

Friday, 17 April 2026 - 16:47 WIB

Perkuat Akar Rumput, BMI Demokrat Gelar Muscab dan Pelantikan Serentak se-Tegal Raya

Wednesday, 15 April 2026 - 18:11 WIB

Kolaborasi Strategis PWJU dan BNN Jakarta Utara dalam Edukasi dan Pencegahan Narkotika

Monday, 13 April 2026 - 22:19 WIB

KAKI Desak Kejagung Segera Periksa Skandal Duo Jusuf Terkait Kredit Macet Kalla Group dan Konsesi Tol CMNP

Monday, 13 April 2026 - 13:50 WIB

Pengamat Hukum Universitas Islam Jogyakarta: Gugatan CMNP Error In Persona Kepada MNC Asia Holding

Berita Terbaru

BERITA

Kinerja Prabowo Dapat Nilai Tinggi, Kepuasan Publik Tembus 84,6%

Wednesday, 22 Apr 2026 - 13:45 WIB