Bogor – Chakradetik.com — Sejumlah Mahasiswa dan Elemen masyarakat yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Kabupaten Bogor Jakarta (KAMKA) menggelar Aksi unjuk rasa Jilid II di depan Gedung KPK RI, Kuningan Jakarta Selatan pada Kamis, (18/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan serta dugaan aliran dana korupsi yang dinilai harus segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai dengan membawa berbagai spanduk, poster, serta tuntutan yang ditujukan kepada lembaga penegak hukum agar mengusut secara menyeluruh setiap dugaan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan keuangan negara.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.
“Kami hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Siapapun yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi harus diperiksa secara profesional dan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ketua Umum KAMKA, Muhammad Hanif.
Dalam pernyataan sikapnya, KAMKA menyampaikan lima tuntutan utama yaitu:
Pertama, Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan secara menyeluruh terhadap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat dan keuangan negara.
Kedua, Mendesak lembaga penegak hukum untuk menelusuri dugaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ketiga, Menuntut keterbukaan informasi kepada publik terkait Penggunaan anggaran, Program pembangunan, dan Kebijakan strategis yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.
Keempat, Mendesak Penegakan Hukum yang Profesional, Independen, Transparan, dan Tanpa tebang pilih terhadap siapapun yang terbukti melanggar hukum.
Kelima, Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat untuk terus mengawal proses hukum serta menjaga kondusifitas dan ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
Seruan Transparansi dan Penegakan Hukum,
Para peserta aksi menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan bertujuan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong Aparat Penegak Hukum agar bekerja secara Transparan, Profesional, dan berdasarkan Alat bukti yang sah.
Kami berharap seluruh proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi serta mengedepankan Azas Praduga tak bersalah.
Aksi Jilid II berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan.
Massa juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil dan berintegritas.
