TANGERANG SELATAN, 10 Juli 2026 – Meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola jabatan strategis pada perusahaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memicu gelombang aspirasi dari kelompok masyarakat. Hari ini, aliansi yang menamakan diri Koalisi GSM (Gerakan Solidaritas Mahasiswa) dan PERMANAS (Pergerakan Mahasiswa Tangerang Selatan) menggelar aksi damai di depan RANS Office Building, BSD, Tangerang Selatan.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB ini diikuti oleh sekitar 186 massa aksi. Dengan membawa atribut seperti spanduk, bendera, serta mobil komando, koalisi mahasiswa ini menuntut penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan potensi konflik kepentingan dalam pengisian jabatan-jabatan strategis.
Koordinator Lapangan Aksi, Don Aang, menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurutnya, gerakan ini didasarkan pada hasil kajian akademis mengenai pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kami mendorong adanya ruang dialog dan klarifikasi yang konstruktif. Pemerintah dan pihak-pihak berwenang harus terus memperkuat penerapan prinsip merit serta pengelolaan benturan kepentingan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Don Aang dalam keterangannya di Tangerang Selatan.
Dalam aksi damai ini, Koalisi GSM dan PERMANAS membawa 10 tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga pengawas, serta badan publik terkait, di antaranya:
Mendesak klarifikasi publik secara komprehensif mengenai mekanisme, dasar hukum, standar kompetensi, serta proses pengisian jabatan strategis pada perusahaan melibatkan BUMN yang kini menjadi perhatian publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Mendesak evaluasi dan audit kepatuhan administratif oleh lembaga pengawas berwenang terhadap proses pengangkatan jabatan strategis tersebut guna memastikan kesesuaian dengan prinsip GCG dan merit system.
Memperkuat implementasi merit system dengan mengedepankan kompetensi, integritas, pengalaman, profesionalisme, dan objektivitas dalam setiap proses seleksi jabatan.
Memperkuat kebijakan pencegahan konflik kepentingan, termasuk penyempurnaan pedoman deklarasi kepentingan dan mitigasi benturan kepentingan.
Mengoptimalkan keterbukaan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait kebijakan strategis yang dapat diakses masyarakat.
Memperkuat pengawasan internal dan audit kepatuhan berkala pada perusahaan yang melibatkan BUMN demi memastikan keputusan berjalan sesuai kepentingan umum.
Mengadopsi praktik terbaik internasional dalam pengelolaan integritas publik, seperti rekomendasi dari OECD dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan media sebagai penguatan demokrasi partisipatif.
Melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi BUMN agar pengisian jabatan benar-benar mencerminkan profesionalisme dan independensi.
Mendesak komitmen nyata penyelenggara negara terhadap prinsip negara hukum, integritas, dan pemerintahan yang bersih demi menjaga kepercayaan publik.
Melalui rilis ini, Koalisi GSM dan PERMANAS menegaskan bahwa tuntutan audit dan evaluasi yang mereka layangkan merupakan instrumen penguatan tata kelola pemerintahan, bukan bentuk praduga bersalah terhadap pihak mana pun. Mereka berharap aksi ini dapat memicu komitmen konkret dari para pemangku kebijakan.
