Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Potret Suram Penegakan Hukum Indonesia oleh : Advokat Wawan Wilano

Sunday, 27 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

chakradetik.com // BOGOR — Realitas pahit penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong membongkar praktik diskriminasi perlakuan dan keberadaan fasilitas khusus bagi narapidana tertentu di balik jeruji besi.

Temuan ini secara substansial dinilai mencederai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi tersebut secara tegas menjamin kesetaraan perlakuan dan hak bagi seluruh warga binaan tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Ketimpangan tampak nyata ketika mayoritas warga binaan harus mendekam di sel sempit dan terbatas, sementara sebagian narapidana lainnya justru menikmati fasilitas eksklusif yang setara dengan hunian pribadi. Kesenjangan ini memicu keprihatinan mendalam terkait komitmen penegakan keadilan di tanah air.

Aksi sigap Ombudsman RI menjadi bukti pentingnya pengawasan independen dari luar instansi guna menjaga transparansi penegakan hukum. Langkah pengawasan ini diharapkan tidak berhenti pada penanganan reaktif yang mereda seiring berjalannya waktu.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) dituntut segera mengambil tindakan taktis yang lebih luas. Audit berkala serta sidak mendadak perlu dijalankan secara menyeluruh ke seluruh lapas dan rumah tahanan (rutan) di berbagai daerah, mengingat munculnya kekhawatiran atas praktik serupa di wilayah terpencil yang minim pengawasan publik.

Penegakan keadilan memerlukan tindakan tegas terhadap seluruh oknum aparat yang terbukti memfasilitasi atau memberikan keistimewaan kepada narapidana. Sanksi keras mulai dari pencopotan jabatan hingga proses hukum pidana harus diterapkan tanpa kompromi.

Sidak ini menjadi momentum bagi negara untuk membuktikan bahwa hukum tidak “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Lapas harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai tempat pembinaan moral dan penegakan keadilan, bukan sebagai ruang istirahat eksklusif bagi pihak yang memiliki kekuasaan dan modal.

( UN )

Berita Terkait

Dalam Rapat Internal,Nena Terpilih Jadi Ketua Panitia Natal, DPW PETIR DKI Jakarta Matangkan Persiapan Agenda Organisasi
Koprabu Indonesia Law Firm Gelar Aksi Bakti Sosial “Berbagi Karya Menebar Bahagia” di Kemayoran
Golkar Jakarta Utara Gelar Musda XL Fokus Perkuat Soliditas dan Pelayanan Masyarakat
Transparansi Paket Jalan dan Trotoar Jakarta Utara Dipertanyakan, Masyarakat Desak Evaluasi Hingga Audit Anggaran
Tak Hanya Kredit Rumah, Layanan Harian Tuai Pujian, Kepuasan Capai 89%
Ada Papan Larangan, Sahabat Alam Hijau Desak Gakkum Periksa PT Ifishdeco Tbk
Perkuat Pemahaman Hukum Generasi Muda, BNN Jakarta Utara Sosialisasikan P4GN di SMAN 80 Jakarta
Bareskrim Tangkap Buron Penyelundup Hp Ilegal Rp 253M di Bandara Soetta

Berita Terkait

Sunday, 25 October 2026 - 20:12 WIB

Dalam Rapat Internal,Nena Terpilih Jadi Ketua Panitia Natal, DPW PETIR DKI Jakarta Matangkan Persiapan Agenda Organisasi

Wednesday, 21 October 2026 - 12:07 WIB

Koprabu Indonesia Law Firm Gelar Aksi Bakti Sosial “Berbagi Karya Menebar Bahagia” di Kemayoran

Saturday, 17 October 2026 - 16:56 WIB

Golkar Jakarta Utara Gelar Musda XL Fokus Perkuat Soliditas dan Pelayanan Masyarakat

Thursday, 15 October 2026 - 12:04 WIB

Transparansi Paket Jalan dan Trotoar Jakarta Utara Dipertanyakan, Masyarakat Desak Evaluasi Hingga Audit Anggaran

Monday, 12 October 2026 - 21:07 WIB

Ada Papan Larangan, Sahabat Alam Hijau Desak Gakkum Periksa PT Ifishdeco Tbk

Friday, 9 October 2026 - 16:33 WIB

Perkuat Pemahaman Hukum Generasi Muda, BNN Jakarta Utara Sosialisasikan P4GN di SMAN 80 Jakarta

Friday, 9 October 2026 - 16:06 WIB

Bareskrim Tangkap Buron Penyelundup Hp Ilegal Rp 253M di Bandara Soetta

Thursday, 8 October 2026 - 19:08 WIB

Anggaran Rp1,73 Miliar, Proyek Gedung Aki Tirem Jadi Sorotan: PWJU Desak Transparansi dan Akuntabilitas

Berita Terbaru