Chakradetik.com – Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah yang akrab disapa Ryan, menyatakan dukungannya terhadap peran Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta dalam mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta.
Namun demikian, ia menilai kontribusi BUMD saat ini masih belum optimal dan membutuhkan langkah perbaikan yang lebih terukur dan berbasis hasil.
Menurut Ryan, selama ini penilaian terhadap skema Public Service Obligation (PSO) cenderung hanya berfokus pada besarnya serapan anggaran, bukan pada dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah.
“PSO tidak boleh hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi harus diukur dari outcome, yaitu sejauh mana memberikan dampak positif sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan dividen BUMD,” ujar Ryan dalam keterangannya Selasa, (31/3/2026).
Ia menegaskan bahwa BUMD memiliki dua peran strategis yang harus berjalan seimbang, yakni sebagai agen pelayanan publik dan sebagai entitas bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, inovasi dan efisiensi menjadi kunci agar kedua fungsi tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.
Dalam evaluasinya, Ryan menilai terdapat sejumlah BUMD yang telah menunjukkan kinerja cukup baik dalam memaksimalkan PSO sekaligus tetap berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Salah satunya adalah PT Bank DKI yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara fungsi layanan publik melalui pembiayaan UMKM dan kontribusi dividen yang relatif stabil ke kas daerah.
Selain itu, PT PAM Jaya juga dinilai mulai menunjukkan peningkatan layanan cakupan air bersih yang berdampak langsung pada masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional.
Sementara itu, sektor transportasi seperti PT Transportasi Jakarta dinilai memiliki dampak sosial yang besar melalui layanan angkutan massal berbasis subsidi, Namun masih perlu strategi untuk meningkatkan aspek komersial agar tidak sepenuhnya bergantung pada PSO. “TransJakarta memiliki dampak luar biasa dalam mengurangi kemacetan dan polusi, tetapi inovasi pendapatan non-tiket harus diperkuat,” kata Ryan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti beberapa BUMD yang dinilai belum maksimal dalam memanfaatkan PSO untuk menghasilkan dampak ganda, baik dari sisi pelayanan maupun kontribusi ke PAD. BUMD di sektor pangan seperti Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dinilai masih perlu melakukan transformasi bisnis agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan mampu meningkatkan profitabilitas tanpa mengabaikan fungsi stabilisasi harga.
Ryan menambahkan, tantangan utama BUMD saat ini adalah bagaimana mengubah paradigma dari sekadar “Pengelola Subsidi” menjadi “Penghasil Nilai Tambah”.
Ia Mendukung dan mendorong BP BUMD DKI Jakarta untuk memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicators (KPI) yang mengedepankan outcome, seperti peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya, serta kontribusi nyata terhadap PAD.
“Ke depan, perlu ada klasifikasi yang jelas antara BUMD yang berbasis pelayanan penuh dan BUMD yang berorientasi profit. Namun keduanya tetap harus memiliki indikator kinerja yang terukur dan transparan,” ujarnya.
FPPJ, lanjut Ryan, Siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mengawal transformasi BUMD.
Ia berharap optimalisasi peran BUMD tidak hanya berdampak pada peningkatan dividen, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara berkelanjutan.
Dengan evaluasi yang lebih komprehensif dan berbasis dampak, Ryan optimistis BUMD DKI Jakarta dapat bertransformasi menjadi pilar utama dalam menopang APBD sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga.
