Jakarta – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah guna membahas sejumlah isu strategis terkait sektor perdagangan, perindustrian, investasi, serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan penguatan ekonomi nasional. DPR juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja BUMN agar lebih profesional, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi negara.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nurwayah, menekankan bahwa fungsi pengawasan DPR menjadi kunci dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR RI. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah, khususnya di sektor perdagangan dan BUMN, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tegas Nurwayah.
Ia juga mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha di lapangan.
“Komisi VI DPR RI berharap pemerintah mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai permasalahan, mulai dari stabilitas harga, daya saing industri nasional, hingga optimalisasi peran BUMN sebagai motor penggerak perekonomian,” tambahnya.
Rapat ini turut membahas evaluasi program-program yang telah berjalan, tantangan yang dihadapi kementerian dan lembaga terkait, serta langkah strategis ke depan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Komisi VI DPR RI berharap melalui forum ini dapat terbangun sinergi yang lebih kuat antara DPR RI dan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Sumber Video:
Dokumentasi Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah
(Video internal/arsip Komisi VI DPR RI)
