Jakarta – Chakradetik.com – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Pertamina serta berbagai isu strategis di sektor energi nasional.
Dalam RDP tersebut, Nurwayah, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait tata kelola perusahaan, peningkatan pelayanan publik, serta komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas energi bagi masyarakat.
Nurwayah menegaskan bahwa sebagai badan usaha milik negara (BUMN) strategis, Pertamina harus menjalankan seluruh kebijakan dan aktivitas bisnisnya secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pertamina memiliki peran vital dalam menopang perekonomian nasional dan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi prioritas utama,” tegas Nurwayah dalam rapat tersebut.
Ia juga mendorong manajemen Pertamina untuk memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan efisiensi operasional guna menghadapi tantangan global dan memperkuat ketahanan energi nasional.
RDP Komisi VI DPR RI ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap mitra kerja, sekaligus menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi serta memastikan kebijakan BUMN berjalan sesuai dengan kepentingan publik.
Sebagai informasi, kutipan pernyataan dalam pemberitaan ini bersumber dari video resmi yang diunggah melalui akun TikTok Fraksi Partai Demokrat DPR RI.
