PP HIMMAH Dukung Pemerintahan Prabowo–Gibran Berantas Oligarki dan Korupsi

Thursday, 19 February 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi

Jakarta, 18 Februari 2026 –Chakradetik.com
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memberantas praktik oligarki, korupsi, serta kapitalisme yang dinilai merugikan kepentingan rakyat dan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Razak Nasution kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/2). Menurutnya, keberadaan oligarki dan kapitalisme berlebihan dapat menggerus kedaulatan ekonomi serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami mendukung penuh pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memberantas oligarki dan korupsi serta kapitalisme,” ujar Razak Nasution.

Ia menambahkan, PP HIMMAH juga mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi gangguan kekuatan asing yang berpotensi mempengaruhi kebijakan nasional, khususnya dalam sektor strategis negara.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut menyatakan dukungannya terhadap implementasi empat program prioritas pemerintahan yang dinilai berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta penguatan kemandirian nasional.

PP HIMMAH berharap pemerintah dapat menjalankan komitmen tersebut secara konsisten dan transparan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Berita Terkait

Diduga Gudang Penimbunan Solar di Tambak Mayor Ruko Tidar Kembali Beroperasi, Aparat Diminta Lakukan Penyelidikan
Hukum Dijadikan Alat Tawar-Menawar: Runtuhnya Marwah Penegak Hukum dan Gugat Kredibilitas DPR RI
MERUNTUHKAN TOPENG KEADILAN – KETIKA PENEGAK HUKUM MENJADI SARANG MAFIA DAN KORUPTOR
MADURA ASLI SEDARAH (MADAS) DPD DKI JAKARTA TEGASKAN DUKUNGAN PENUH KEPADA KORTASTIPIDKOR POLRI: “BERSAMA POLRI WUJUDKAN INDONESIA BERSIH DARI KORUPSI”
Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai Disorot, GERTAK Minta KPK Usut Tuntas
Kekerasan Terhadap Sekretaris PKC PMII Riau Adalah Serangan Terhadap Demokrasi, Kapolda Riau dan Kapolresta Pekanbaru diminta Segera Tangkap Para Pelaku
Kasus Dugaan Peganiayaan Berujung intimidasi Wartawan,’PWI Jakbar Minta Oknum Polisi Di Periksa
DPD MADURA ASLI SEDARAH (MADAS) DKI JAKARTA PERKUAT KONSOLIDASI ORGANISASI MELALUI RAPAT RUTIN BULANAN DAN PENGAJIAN BERSAMA

Berita Terkait

Friday, 10 July 2026 - 23:32 WIB

Diduga Gudang Penimbunan Solar di Tambak Mayor Ruko Tidar Kembali Beroperasi, Aparat Diminta Lakukan Penyelidikan

Friday, 10 July 2026 - 16:20 WIB

Hukum Dijadikan Alat Tawar-Menawar: Runtuhnya Marwah Penegak Hukum dan Gugat Kredibilitas DPR RI

Friday, 10 July 2026 - 03:07 WIB

MERUNTUHKAN TOPENG KEADILAN – KETIKA PENEGAK HUKUM MENJADI SARANG MAFIA DAN KORUPTOR

Wednesday, 8 July 2026 - 18:29 WIB

Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai Disorot, GERTAK Minta KPK Usut Tuntas

Monday, 6 July 2026 - 22:23 WIB

Kekerasan Terhadap Sekretaris PKC PMII Riau Adalah Serangan Terhadap Demokrasi, Kapolda Riau dan Kapolresta Pekanbaru diminta Segera Tangkap Para Pelaku

Friday, 3 July 2026 - 20:45 WIB

Kasus Dugaan Peganiayaan Berujung intimidasi Wartawan,’PWI Jakbar Minta Oknum Polisi Di Periksa

Friday, 3 July 2026 - 16:03 WIB

DPD MADURA ASLI SEDARAH (MADAS) DKI JAKARTA PERKUAT KONSOLIDASI ORGANISASI MELALUI RAPAT RUTIN BULANAN DAN PENGAJIAN BERSAMA

Thursday, 2 July 2026 - 18:32 WIB

IDM: Jangan Bangun Opini Di Persidangan Kasus Bea Cukai, Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Berita Terbaru