Survei CNN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto Capai 77,9 Persen di Tengah Tantangan Global

Saturday, 1 August 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 1 Agustus 2026 – Lembaga survei Citra Network Nasional (CNN) merilis hasil survei terbaru terkait opini masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Survei yang dilaksanakan pada 19–28 Juli 2026 ini melibatkan 1.668 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Stratified Multistage Random Sampling (SMRS) dengan margin of error ±2,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif CNN, Hilman Firmansyah, menyampaikan bahwa survei ini bertujuan memotret evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah, para menteri, serta program-program unggulan di tengah dinamika global seperti konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Kondisi Nasional Dinilai “Sedang”

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional berada pada kategori sedang (42,4 persen). Sementara itu, 27,2 persen menilai baik/sangat baik dan 28,3 persen menilai buruk/sangat buruk.

Untuk kondisi politik, 43,4 persen responden menilai sedang, 38,5 persen baik/sangat baik, dan 11,6 persen buruk/sangat buruk. Adapun penegakan hukum mendapat penilaian baik/sangat baik dari 40,8 persen responden, disusul penilaian sedang 30,3 persen, dan buruk/sangat buruk 23,2 persen.

Dalam hal pemberantasan korupsi, 48,7 persen responden menilai baik/sangat baik, sementara 26,5 persen menilai buruk/sangat buruk, dan 20,5 persen menilai sedang.

Sementara itu, kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan tahun sebelumnya dinilai membaik oleh 46,3 persen responden, memburuk 33,1 persen, dan 20,6 persen menyatakan tidak ada perubahan.

Harapan Besar pada Pemberantasan Korupsi dan Stabilitas Harga

Survei juga mengungkap sejumlah isu prioritas yang dinilai masyarakat perlu segera diselesaikan pemerintah. Sebanyak 96,3 persen responden berharap pemerintah mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Selain itu, 90,2 persen responden menuntut pengendalian harga kebutuhan pokok, 84,7 persen berharap adanya penciptaan lapangan kerja, dan 78,8 persen menginginkan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Tingkat Kepuasan Publik Tinggi

Menjelang dua tahun pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 77,9 persen. Sementara itu, 20,7 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas, dan 1,4 persen tidak menjawab.

Alasan kepuasan publik antara lain karena dinilai tegas dalam pemberantasan korupsi, kepemimpinan yang berwibawa, program bantuan sosial, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, responden yang tidak puas menyoroti belum optimalnya penciptaan lapangan kerja, tingginya harga kebutuhan pokok dan BBM, distribusi bantuan sosial yang belum merata, serta kondisi ekonomi yang dianggap belum stabil.

Kinerja Pemerintah Dinilai Positif di Berbagai Sektor

Mayoritas masyarakat memberikan penilaian sangat baik terhadap sejumlah kinerja pemerintah, di antaranya:

Menjaga persatuan dan keamanan nasional (89,4 persen)

Politik luar negeri (89,9 persen)

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum (88,3 persen)

Kesejahteraan petani dan nelayan (88,4 persen)

Ketersediaan kebutuhan pokok (70,8 persen)

Infrastruktur (68,2 persen)

Namun, penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja memperoleh penilaian lebih rendah, yakni 59,1 persen.

Kepercayaan terhadap Institusi Hukum Tinggi

Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi hukum cukup tinggi. Kepolisian Republik Indonesia memperoleh tingkat kepuasan 87,9 persen, Kejaksaan Agung RI 74,7 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 72,6 persen.

Pemerintah Dinilai Berada di Jalur Tepat

Menurut Hilman Firmansyah, hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat (on the right track), meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki.

“Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kebijakan pemerintah mendapatkan respons positif dari masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Survei ini juga mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren positif, sekaligus menjadi energi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi nasional dan menjawab harapan masyarakat.

Berita Terkait

Survei IDM: Kepuasan Pengguna Jasa Bea Cukai Tinggi, Tapi Tarif & Aturan Barang Impor Jadi Sorotan
Kasubdit III Unit IV Polda Jatim Panggil 2 saksi dugaan pengeroyokan dan kekerasan terhadap Agus Jagal
Desil Jadi Sorotan, Bansos Berpotensi Salah Sasaran: Data di Atas Kertas Tak Selalu Sama dengan Kondisi Warga
Usai Maulid Nabi, PPSU Kalibaru Gerak Cepat Bersihkan Plaza Kalibaru
IDM Minta Publik Tak Terburu-buru Menyimpulkan Keterlibatan Djaka Budhi dalam Kasus Blueray
Sekjen KAKI: Dugaan Tindak Pidana Harus Diungkap dalam Sengketa Yusuf Hamka Vs Hary Tanoe
Garda Terdepan Pelayanan Publik, PPSU Kelurahan Kalibaru Terus Bergerak untuk Warga
Hingga Dini Hari, Massa Aksi Masih Bertahan di Depan Gedung DPR RI

Berita Terkait

Saturday, 12 September 2026 - 21:11 WIB

Survei IDM: Kepuasan Pengguna Jasa Bea Cukai Tinggi, Tapi Tarif & Aturan Barang Impor Jadi Sorotan

Wednesday, 9 September 2026 - 22:00 WIB

Kasubdit III Unit IV Polda Jatim Panggil 2 saksi dugaan pengeroyokan dan kekerasan terhadap Agus Jagal

Wednesday, 9 September 2026 - 02:25 WIB

Desil Jadi Sorotan, Bansos Berpotensi Salah Sasaran: Data di Atas Kertas Tak Selalu Sama dengan Kondisi Warga

Saturday, 5 September 2026 - 07:20 WIB

Usai Maulid Nabi, PPSU Kalibaru Gerak Cepat Bersihkan Plaza Kalibaru

Wednesday, 2 September 2026 - 16:19 WIB

IDM Minta Publik Tak Terburu-buru Menyimpulkan Keterlibatan Djaka Budhi dalam Kasus Blueray

Wednesday, 2 September 2026 - 13:27 WIB

Sekjen KAKI: Dugaan Tindak Pidana Harus Diungkap dalam Sengketa Yusuf Hamka Vs Hary Tanoe

Wednesday, 2 September 2026 - 11:05 WIB

Garda Terdepan Pelayanan Publik, PPSU Kelurahan Kalibaru Terus Bergerak untuk Warga

Friday, 28 August 2026 - 01:03 WIB

Hingga Dini Hari, Massa Aksi Masih Bertahan di Depan Gedung DPR RI

Berita Terbaru

Uncategorized

PWJU Resmi Dideklarasikan, Bidik Penguatan Profesionalisme Wartawan

Thursday, 10 Sep 2026 - 16:11 WIB